Memahami peran pihak terkait dalam Penyelenggaraan transaksi elektronik sangatlah penting. 4 pihak ini adalah pihak yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan dan keamanan transaksi elektronik.

Berikut adalah 4 pihak tersebut, antara lain;

1. Penyelenggara Sistem Elektronik

Penyelenggara sistem elektronik mencakup berbagai pihak yang memanfaatkan teknologi informasi dan sistem digital untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini, penyelenggara tidak hanya terbatas pada lembaga negara. Tetapi juga mencakup individu, badan usaha, dan masyarakat yang terlibat dalam penggunaan atau penyediaan layanan berbasis elektronik.

a. Penyelenggara Negara

Penyelenggara negara seperti kementerian atau lembaga negara memanfaatkan sistem elektronik untuk memberikan layanan publik yang lebih efisien. Contohnya Kementerian Keuangan memfasilitasi pembayaran pajak secara online. Kementerian Kesehatan yang mengelola data kesehatan masyarakat melalui aplikasi digital. Pemerintah daerah juga semakin mengandalkan teknologi untuk layanan administrasi seperti pembuatan e-KTP atau sistem pengaduan online

b. Individu

Individu juga dapat berperan sebagai penyelenggara sistem elektronik, baik untuk kebutuhan pribadi atau bisnis. Pengguna internet yang melakukan transaksi online atau berbagi informasi melalui media sosial merupakan contoh umum. Selain itu, mereka yang memanfaatkan platform e-commerce untuk menjual produk atau layanan juga termasuk dalam kategori ini.

c. Badan usaha

Perusahaan-perusahaan, baik besar maupun kecil, memainkan peran penting sebagai penyelenggara sistem elektronik. Perusahaan e-commerce seperti Tokopedia atau Bukalapak menyediakan platform yang memungkinkan konsumen berbelanja secara online. Bank-bank besar juga menyediakan layanan perbankan digital yang mempermudah transaksi finansial. Perusahaan teknologi yang menyediakan platform media sosial, layanan streaming, dan penyimpanan data berbasis cloud juga menjadi bagian dari penyelenggara sistem elektronik.

d. Masyarakat dan komunitas

Organisasi non-profit atau lembaga swadaya masyarakat juga dapat menjadi penyelenggara sistem elektronik. Mereka menggunakan teknologi untuk menyebarkan informasi, mengumpulkan dana, atau mendukung kegiatan sosial melalui aplikasi atau situs web.

Secara keseluruhan, setiap pihak yang memanfaatkan teknologi untuk transaksi, layanan, atau pertukaran informasi dalam bentuk digital adalah penyelenggara sistem elektronik. Oleh karena itu, penting untuk memahami aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik guna menjaga keamanan, perlindungan hak pribadi, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

2. Agen Elektronik

Ini adalah perangkat atau sistem dalam dunia digital yang berfungsi untuk menjalankan tindakan tertentu terhadap informasi elektronik secara otomatis. Agen elektronik ini yang memungkinkan berbagai pihak melakukan aktivitas tanpa keterlibatan manusia secara langsung, mempercepat proses, dan mengurangi kemungkinan kesalahan akibat faktor manusia.

Contoh agen elektronik adalah pada platform e-commerce seperti Amazon, Tokopedia, atau Bukalapak. Sistem otomatis yang berfungsi untuk memverifikasi pembayaran, memeriksa stok barang, dan mengatur pengiriman, memungkinkan transaksi jual beli berlangsung tanpa campur tangan pihak ketiga. Sistem pembayaran digital seperti PayPal, GoPay, atau OVO juga merupakan agen elektronik yang memproses pembayaran secara otomatis.

Selain itu, orang menggunakan agen elektronik dalam pemesanan tiket secara online melalui aplikasi seperti Traveloka atau Tiket.com, yang memungkinkan pemrosesan otomatis dari pemesanan hingga pengeluaran tiket elektronik. Agen elektronik dalam bentuk chatbot atau asisten virtual, seperti Siri, Google Assistant, atau ChatGPt. Orang menggunakan agen ini untuk membantu menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah pengguna secara otomatis.

Dalam sektor keamanan, agen elektronik berfungsi sebagai perangkat untuk mendeteksi ancaman secara real-time. Menjaga keamanan data, serta mencegah serangan siber.

3. Penyelenggara Sertikasi Elektronik

Penyelenggara sertifikasi elektronik adalah badan hukum yang memiliki peran penting dalam menjamin keamanan dan keabsahan transaksi elektronik. Mereka berfungsi sebagai pihak untuk memberikan sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik ini penting untuk memastikan identitas dan integritas informasi elektronik dan melakukan pertukaran informasi dalam dunia maya.

Penyelenggara sertifikasi elektronik memastikan bahwa pertukaran data atau informasi aman dan terverifikasi dengan baik. Dokumen atau transaksi secara digital akan menggunakan Sertifikat elektronik. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum atas pengiriman dan penerimaan data tidak mengalami perubahan atau manipulasi.

Lembaga penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Lembaga seperti Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional (BSAN). Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan pengawasan penyelenggara sertifikasi elektronik.

4. Lembaga Sertifikasi Keandalan

Ini adalah lembaga independen yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sistem transaksi elektronik berfungsi secara aman dan dapat dipercaya. Lembaga ini melakukan audit terhadap sistem elektronik dan mengeluarkan sertifikat keandalan untuk menilai sejauh mana sistem tersebut dapat diandalkan dalam melakukan transaksi.

Sertifikat keandalan memberikan jaminan kepada pengguna bahwa sistem atau platform yang digunakan telah memenuhi standar keamanan dan kepatuhan yang berlaku. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengaudit sistem dan mengeluarkan sertifikat yang memiliki nilai hukum. Dokumen ini sangat penting dalam penyelesaian sengketa atau masalah terkait transaksi elektronik.

Lembaga sertifikasi keandalan yang diakui di Indonesia antara lain yang ditunjuk oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang memiliki kewenangan untuk mengaudit serta memberikan sertifikat bagi sistem yang dinilai memiliki keandalan dalam menjalankan transaksi elektronik.

Kesimpulan

Penyelenggaraan transaksi elektronik melibatkan berbagai pihak, baik dari kalangan penyelenggara negara, individu, badan usaha, masyarakat, hingga lembaga yang berfungsi untuk menjamin keamanan dan keabsahan sistem digital yang digunakan. Dalam dunia yang semakin bergantung pada teknologi, pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat sangat penting untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan perlindungan hak-hak dalam transaksi elektronik.